Untuk Internal: | ||
Perpres RI No 11 Tahun 1960 | Pembentukan Institut Agama Islam Negeri | |
PMA No 43 Tahun 1960 | Penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri | |
Keppres No 50 Tahun 2004 | Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga | |
KMA No 11 Tahun 2011 | Logo Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | |
PMA No 26 Tahun 2013 | Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kaijaga | |
PMA No 86 Tahun 2013 | Perubahan Atas PMA 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN | |
PMA No 22 Tahun 2014 | Statuta UIN Sunan Kalijaga | |
PMA No 40 Tahun 2014 | Perubahan PMA 22 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga | |
PMA No 46 Tahun 2017 | Perubahan kedua PMA 26 Tahun 2013 Ortaker UIN | |
KMK 301/KMK.05/2007 | Penetapan UIN Pola Keuangan Badan Layanan Umum |
Undang-Undang:
- Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Peraturan Pemerintah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan PP 17 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri:
- Permenristekdikti no 26 tahun 2015
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebutayaan RI Nomor 40 tahun 2012 tentang Pengangkatan Profesor Tidak Tetap pada Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 tahun 2013 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
- Permendikbud RI no 95 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan izin PTS
- Permendikbud RI no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya menggantikan Keputusan Menko Wasbang PAN Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG SNPT
- Peraturan MenPANRB Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan MenPANRB Nomor 17 tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- Permendikbud RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Peraturan Mendikbud Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah dst
- Peraturan Mendikbud Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permendikbud no. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permendikbud RI nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi & Perguruan Tinggi
- KepMen RistekDikti RI NOMOR 492.a/M/Kp/VIII/2015 ttg Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2015
- Lampiran KepMen RistekDikti RI NOMOR 492.a/M/Kp/VIII/2015 ttg Klasifikasi dan Pemeringkatan Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2015
- PERMEN NOMOR 32 TAHUN 2016 TENTANG AKREDITASI PRODI DAN PT
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor
- Permenristekdikti no 61/2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti no 62/2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu internal
- Permenristekdikti no 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
Surat Edaran Dirjen:
- Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI No. 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri
- Surat Edaran Dirjen Dikti Depdikbud RI No. 914/E/T/2011 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Pancasila di Perguruan Tinggi
- Surat Edaran Dirjen Dikti No.152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 160/E/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
- Surat Edaran Dirjen No. 194/E.E3/AK/2014 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
- Surat Edaran Dirjen Dikti tentang sks Program Magister dan Doktor 17 Juni 2014